Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bahwa Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dan Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
2. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
3. pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
4. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus;
5. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
6. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
7. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
9. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berikut SOP Bagian Kepaniteraan Tipikor